Polres OKU Timur Gelar Kegiatan Coaching Clinic Dalam Rangka Penegakkan Hukum Pilkades

OKU Timur, Wartarepublika.com — Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Bumi Sebiduk Sehaluan. Polres OKU Timur  pada Senin (08/02/2021) menggelar kegiatan Coaching Clinic dalam Rangka Penegakkan Hukum Pilkades yang berlangsung di aula belakang Mapolres OKU Timur.

Kegiatan Coching Clinic dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres OKU Timur AKP I Putu Suryawan, SH, SIK 

Kasat Reskrim Polres OKU Timur AKP I Putu Suryawan, SH, SIK, saat menyampaikan materi, pelaksanaan Pilkades Serentak  2021 dijadwalkan April 2021. Pilkades Serentak akan diikuti oleh 223 Desa. Penyelesaian Perselisihan Pilkades 2021 Perbup OKU Timur Nomor 45 TAHUN 2020 Perubahan atas Perbup OKU Timur Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 70.

Panitia pemilihan tingkat kabupaten menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades jika tidak dapat diselesaikan oleh tim pembina. Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 69 Ayat (3) berbunyi Bupati mentapkan pengesahan dan pengangkatan Kades dengan keputusan Bupati berdasarkan Laporan dari BPD dan hasil penyelesaian perselisihan paling lambat 30 Hari sejak diterima Laporan dari BPD. Sedangkan, penyelesaian terhadap pelanggaran pidana diselesaikan secara hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan,ujarnya.

Baca Juga :
Pelayanan SKCK Polres OKU Timur Kembali Dibuka

Pasal 71 keberatan atas proses yang berkaitan dengan Pemilihan disampaikan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lambat 2 hari sejak Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kades terpilih. Perkara atas keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mendapat Pertimbangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses Keberatan dihentikan. Apabila berpengaruh pada urutan Perolehan Suara, Proses atas keberatan dilanjutkan sampai ada Putusan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

 Pasal 148 KUHP, barang siapa pada waktu diadakan Pemilihan berdasarkan aturan” umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai Hak Pilihan dengan bebas dan tidak terganggu. Sanksi Pidana paling lama 9 Bulan. Pasal 149 KUHP, barang siapa pada waktu diadakan Pemilhan berdasarkan Aturan” umum, dengan memberikan menyuap seseorang supaya tidak memakai Hak Pilihnya atau supaya memakai Hak itu menurut atau menjanjikan sesuatu, cara yang tertentu Pidana yang sama diterapkan Kepada Pemilih, yang dengan menerima Pemberian atau janji mau siap. Sanksi Pidana paling lama 9 Bulan.

Baca Juga :
Berawal Dari Senggolan, Berakhir Dengan Kematian

Pasal 150 KUHP, barang siapa pada waktu diadakan Pemilihan berdasarkan Aturan” Umum, melakukan tipu muslihat sehingga Suara seorang Pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Orang lain daripada yang dimaksud oleh Pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Orang lain daripada yang dimaksud oleh Pemilih yang ditunjuk. Sanksi Pidana paling lama 9 Bulan. Pasal 151 KUHP

Barang siapa dengan sengaja memakai Nama orang lain untuk ikut dalam Pemilihan berdasarkan Aturan” Umum. Sanksi Pidana paling lama 1 tahun 4 Bulan.

Dia menjelaskan, Selain itu Mendata  Calon Kades di wilayah masing-masing. Kuasai biodata masing-masing calon kades. Melakukan Pendekatan kepada calon Kades untuk penggalangan dan melaksanakan patroli terhadap calon dan Timses. Meningkatkan Sinergitas terhadap TNI, petugas kecamatan, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Antisipasi surat kaleng yang biasanya marak. Antisipasi pemilihan menggunakan pemilihan digital ( benar-benar harus diperhatikan ).

“Kita harapkan dengan kegiatan ini bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran saat Pilkades serentak,”ungkapnya.(Jeff)