Perusahaan dengan Modal 500 Juta atau Lebih Wajib Melaporkan LKPM

WARTAREPUBLIKA.COM | OKU TIMUR – Setiap perusahaan yang memiliki modal Rp500 juta keatas wajib memberikan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Laporan dilakukan secara berkala enam bulan sekali ke BPM pusat dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan DPMPSP kabupaten. Tujuan laporan untuk mengetahuan perkembangan perushaan. Jika tidak melapor akan ada sanksi tegas bagi perushaan tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) OKU Timur Sonpiani SE pada Kamis (07/02/2019) pada saat kegiatan Sosialisasi Laporan LKPM dan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/ Online Singel Submusion (OSS) serta sosialisasi layanan pengaduan kemudian sosialisasi pemutihan IMB dan pendelegasian kewenangan IMB kepada camat se OKU Timur, yang berlangsung pada Kamis (07/02/2019).

Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/ Online Singel Submusion (OSS)

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha OSS,katanya.

LKPM wajib dilakukan oleh perusahaan yang modalnya sudah Rp 500 juta keatas dan harus melapor secara berkala enam bulan sekali ke BPM pusat dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan DPMPSP kabupaten. Tujuan laporan untuk mengetahuan perkembangan perushaan. Jika tidak melapor akan ada sanksi,ungkapnya.

 

“Sosialisasi ini diikuti oleh utusan pelaku usaha di OKU Timur tujuannya agar kedepan lebih baik,”tambahnya

Dia juga menambahkan tujuan kegiatan sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online sekaligus sosialisasi pelayanan perizinan berusha terintegritasi secara elektronik/OSS sekaligus layanan pengaduan, untuk menidentifikasi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan penanaman modal di OKU Timur. Meningkatkan peran serta masyarakat setempat khususnya pengusaha, agar masyarakat dan pengusaha mampu mandiri, mampu bangkit dan kreatif. Mendorong terwujudnya kerjasama yang baik bagi pemerintah dan dunia usaha di bidang penanam modal.

sosialisasi layanan pengaduan kemudian sosialisasi pemutihan IMB dan pendelegasian kewenangan IMB kepada camat se OKU Timur.

Sementara, Bupati OKU Timur HM Kholid MD melalui Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan setda OKU Timur Sepala Hamdani menambahkan, dalam rangka mewujudkan salah satu misi Pemkab OKU Timur 2016-2021 pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada pembangunan pertanian berkelanjutan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Dimana hal ini sesuai dengan visi DPMPTSP agar terwujudnya pertumbuhan investasi yang kondusif melalaui pelayanan prima menuju OKU Timur lebih baik, aman dan nyaman.

“Tentu kita sangat menyambut baik adanya kegiatan ini. Diharapkan akan membentuk citra OKU Timur sebagai daerah tujuan investasi yang menjanjikan. Serta dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan adanya kepastian hukum, jaminan keamanan serta kebijakan pemerintah yang pro investasi, terlebih didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai,” pungkasnya.(eja)