Pemprov Sumsel pastikan Revisi Pergub Angkutan Batu Bara, Didik Susetyo Berikan Alternatif Solusi

WartaRepublika, OKU Timur – Pemerintah Provinsi (Pemprov)Sumatera selatan (SumSel) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Nasrun Umar memastikan segera merevisi Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012.

Pergub ini tentang tata cara angkutan batubara menggunakan jalan umum di hadapan Asosiasi Pengusaha Batubara, di ruang rapat Sekda, Kamis (1/11) beberapa hari yang lalu seperti di kutip oleh tribunsumsel.com.

 

Keputusan tersebut menuai perhatian dari Pengamat Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, Prof Didik Susetyo seperti dikutip dari Harian Pagi Sumatera Ekspres, Senin (5/11), Didik mengatakan dari dulu harusnya memang sudah ada jalur sendiri (khusus) untuk transportir eksploitasi tambang seperti batubara. Tapi sekarang jalur khusus itu kan yang ada baru jalur Servo. “Jadi yang mana bisa dilewati selain jalur umum, ya sopir batubara lewat jalur itu (jalur Servo, red),” bebernya.

Hanya memang, transportir maupun importir batubara ini kan banyak. Supaya terjalin kerjasama dan tidak ada monopoli usaha, kerjasama antar transportir ini harus win-win solution juga. Apalagi mungkin banyak importir atau transportir yang tidak mampu bangun jalan sendiri. “Solusinya memang harus kerjasama dengan PT Servo, tapi mungkin bagi hasilnya bisa fifty-fifty supaya tidak saling merugikan,” tuturnya.

Pemprov Sumsel juga perlu mengatur soal itu. Atau, lanjut Prof Didik, dia memberikan alternatif solusi lain bagi transportir batubara. Misalnya, truk batubara boleh melintas di jalur umum, tapi hanya malam hari. “Bisa diatur jam boleh melintasnya dari jam 8 malam sampai pagi,” lanjutnya.

“Aturan ini sebenarnya yang berjalan saat ini, tapi masih ada truk yang melanggar seperti melintas pagi hari. Kita minta kalau yang ini tetap diterapkan, ya transportir batubara juga harus komitmen dan patuh. Dan agar tidak menganggu lalu lintas, ada senjang saat truk batubara melewati jalan umum. Misal dalam satu rombongan 2-3 armada saja tidak beruntun,” tuturnya.

Sementara itu salah satu pekerja angkutan batu bara asal OKU Timur yang tidak ingin disebut namanya mengatakan hanya bisa pasrah bila Pemprov Sumsel akhirnya benar benar melarang angkutan batu bara melintas di jalan umum.

“Kami hanya bisa pasrah jika memang nantinya angkutan batubara tidak boleh melalui jalan umum. Tapi, saya masih berharap Pemprov Sumsel bisa memberikan solusi terbaik. Mengingat, ratusan pegawai menggantungkan hidupnya disini. Jika kami di PHK kami mau kerja apa, anak istri kami mau di kasih makan apa, “ ungkapnya prihatin.  (EJ)