Oknum Pjs Kades Dilaporkan ke Bawaslu OKU Timur

OKU Timur, Wartarepublika.com — Oknum Pjs Kades Mujo Rahayu Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur Mr yang bestatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan warga ke Bawaslu OKU Timur. Dilaporkannya oknum Pjs Kades ini berhubungan dengan dugaan untuk memenangkan salah satu Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati. 

Pelapor Al (38) warga Jalan Lintas Sumatera Desa Mujo Rahayu Rt/Rw 003/002, Kecamatan Semendawai Suku III, OKU Timur, melapor ke Bawaslu pada Jumat (04/12/2020) malam.Tanda bukti penyampaian laporan Nomor :01/PL/PB/Kab/06.15/XII/2020 dengan penerima laporan Narto Kurniawan.

Ketika menyampaikan laporan Al mengungkapkan pada Selas 1 Desember 2020, jam 11.16 Wib dirinya ditelpon Pjs Kades Mujo Rahayu, Kecamatan Semendawai Suku III, Mr dalam pembicaraan melalui telepon seluler yang berlangsung selama dua menit 18 detik itu oknum Pjs Kades Mr meminta tolong untuk menyukseskan pasangan Bupati dan Wakil Bupati nomor 1 sesuai instruksi Gubernur melalui Camat ke Kades-Kades, untuk memenangkan nomor urut 1 minimal 65 persen maksimal 80 persen di Desa Mujo Rahayu.

Baca Juga :
Temukan Dugaan Money Politic , Tim RH Lapor ke Bawaslu OKU Timur

“Jika tidak bersedia mendukung pemberkasan saya akan dipersulit,”katanya.

Al mengaku bukan tim sukses dari salah satu pasangan calon sebagai masyarakat dia hanya tidak ingin pesta demokrasi di Bumi Sebiduk Sehaluan dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Saya melapor ke Bawaslu hanya untuk meminta keadilan dan penegakan demokrasi saya bukan tim salah satu calon saya netral,”jelasnya.

Sedangkan Pjs Kades Mujo Rahayu Mr saat dikonfirmasi mengatakan, maaf sinyal gangguan putus-putus dan tidak jelas.

Baca Juga :
Bawaslu OKU Timur Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pilkada Masa Pandemi Covid-19

Camat Semendawai Suku III Solehan, saat dikonfirmasi mengungkapkan, secara langsung tidak ada mengarahkan, akan ada klarifikasi, itu mungkin kesalahan pribadi.

Ketua Bawaslu OKU Timur Ahmad Gufron, SE, menjelaskan laporan yang disampaikan masyarakat akan diproses sesuai Undang-Undang jika terbukti akan berdampak kepada Paslon yang disebutkan pada rekaman tersebut.(.)