Kanda Budi Penuhi Undangan Polres, LAI Siap Bongkar Korupsi ADD dan DD OKU Timur”

wartarepblika.com, OKU Timur – Terkait dugaan pencemaran nama baik oknum Kepala Dinas Pemberdaya Masyarakat Desa (PMD) OKU Timur, Ketua LAI BPAN OKU Timur, penuhi undangan Polres OKU Timur dalam bentuk klarifikasi dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap salah satu Oknum Kepala Dinas PMD OKU Timur, Kamis (27/09/2018), Sekiranya pukul 10:00 Wib.

Dalam kasus sebelumnya, Kanda Budi selaku Ketua LAI BPAN OKU Timur, yang dilaporkan pada tanggal 25 Juli 2018 oleh salah satu oknum Kepala Dinas PMD, mengenai pencemaran nama baik dugaan kasus korupsi penyalahgunaan Dana Desa terhadap oknum Kepala Dinas PMD.

Dalam hal ini, Ketua LAI BPAN OKU Timur penuhi panggilan pertamanya, dalam bentuk undangan klarifikasi. Kanda Budi yang di periksa kurang lebih selama 4 jam di ruangan Pidana Khusus (Pidsus) Polres OKU Timur yang di dampingi Penasehat Hukum (PH), Bambang Irawan,S.H, Mardensi Mahmud, S.H dan Jamaludin Aproni, S.H.

Mengenani kasus tersebut, Penasehat Hukum LAI OKU Timur, Bambang Irawan, S.H Mengatakan,” Jadi kita ini dalam rangka memenuhi undangan dari Pidsus terkait laporan dari Kadin PMD berinisial R, dalam bentuk memberikan keterangan, intinya kami yakin apa yang kami sampaikan itu bukan bohong ada fakta dan ada datanya,” buktinya kasus Korupsi Dana Desa dalam Proses Kejati Sum-Sel, jadi yang mana dikatakan mencermarkan nama baik, mungkin atas nama “R” saja yang merasa tercemar,” Ucapnya”

“Kami selanjutnya menunggu klarifikasi dari Pidsus Polres OKU Timur untuk memenuhi panggilan berikutnya, untuk keterkaitan keterangan yang diminta kami belum bisa memberikan keterangan tersebut karena masih bersifat RHS,” Tambahnya.

Terlepas dari itu, Ketua LAI BPAN OKU Timur, Kanda Budi selaku terlapor mengatakan kepada awak media yang hadir, kasus dugaan korupsi Dana Desa baik itu ADD maupun DD.

Pemotongan dana ADD dan DD yang dilakukan oleh Oknum Kadin PMD OKU Timur kasusnya telah sampai di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Palembang,” Jadi intinya masalah praduga pidana Dana Desa, baik itu ADD maupun DD untuk 2018 Khususnya, pihak LAI BPAN juga mengungkap Tipidkor dana ADD dan DD untuk Tahun 2017. Untuk permasalahan ini adalah runtunan masalah study banding kemarin,” Ucapnya pada saat diwawancarai.

“Jadi study banding kemarin, menggunakan Dana ADD 18 juta, baik itu kepala desa yang ikut maupun tidak ikut, mereka tetap wajib setor dana 18 juta dengan berbagai modus yang kemudian setelah itu ada lagi pemotongan Dana Desa tahap kedua 40% menurut hasil investigasi kita, 7 juta sampai 20 juta perdesa, pada hari rabu minggu depan kami akan memenuhi panggilan di Kejati Sum-sel untuk penambahan data dan sebagainya, Kami akan kawal terus dan tidak akan mundur demi perubahan nama baik OKU Timur bebas korupsi,” Pungkasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai panggilan terhadap terlapor yakni Kanda Budi, Kanit Pidsus IPDA Suwandi Mengatakan,” Panggilan ini hanya bentuk klarifikasi demi mengumpulkan data-data dan saksi-saksi karena kasusnya sudah mencapai Kejati Sumsel dan kita juga masih menunggu dari hasil pemeriksaan disana ataupun dari tipikor,” Ungkapnya.

Kanda Budi ini sebagai terlapor yang dilaporkan oleh Kepala Dinas PMD karena postingan berita yang di Info OKU Timur itu, Kepala Dinas PMD merasa berita itu tidak benar, jadi Kanda Budi kami undang untuk klarifikasi dan menyatakan postingan itu memang benar dari akun facebooknya,” Tambahnya.

Berdasarkan keterangan Kanda Budi dia memang benar turun kelapangan dan temuan yang ada dilapangan itulah yang diposting di akunnya, untuk saat ini kami masih proses mengenai kasus undang-undang ITE saja, untuk kasus dugaan korupsi saat ini sudah di laporkannya ke Kejati Sum-sel,” Tutupnya. (my)