Kabid Transmigrasi Bantah Pernyataan Bupati

WARTAREPUBLIKA.COM, OKU Timur – Kepala Bidang (Kabid) Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten OKU Timur, Drs Zainudin, MM membantah pernyataan Bupati OKU Timur Kholid Mawardi yang menyebutkan Pemerintah Kabupaten OKU Timur kehilangan bantuan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 5 miliar.

 

Menurut Zainudin, anggaran untuk bidang peningkatan kawasan transmigrasi Disnakertrans sebesar Rp 3,7 miliar dan Rp 1,3 miliar untuk Dinas Perhubungan, total Rp 5 miliar dikatakan gagal salah besar.

 

“Tidak ada yang gagal dan itu kesalahpahaman besar. Jadi itu baru sinkronisasi, didalam sinkronisasi kemarin ada hambatan atau kendala. Utusan kita kemarin mengalami keterhambatan di perjalanan. Tapi itu saat menghadapi sinkronisasi,” ujarnya saat diwawancarai awak media, Jum’at lalu (23/8).

 

Lanjut Dia, tindak lanjut secara final atau disebut dengan penetapan yang saat ini sedang dilakukan pertemuan di pulau Bali termasuk tugas pembantuan. Jadi Kepala Dinas saat ini berada di Pulau Bali untuk menetapkan dana yang katanya Rp 5 miliar yang gagal itu. Jadi tidak gagal.

 

Baca Juga :
Tiap Bulan Keluarga Miskin Dapat Enam Ratus Ribu Rupiah dari BLT Dana Desa

“Statemen yang menyatakan dana itu hilang, salah. Dia (Bupati) hanya menilai mungkin ada yang salah memberi informasi yang kurang bertanggunjawab, jadi kita maklumi dalam hal ini. Pak Bupati bisa saja mengatakan hal seperti itu, memang karena laporannya miring bukan yang akurat, artinya tidak tepat sasaran,” katanya.

 

Ia menambahkan, dana yang dikatakan gagal sebesar Rp 5 miliar itu merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi untuk tahun 2020. Sedangkan DAK Afirmasi 2019 sebesar Rp 1,5 miliar sedang berjalan pembangunannya dan sudah hampir selesai. Termasuk dana pembantuan yang nilainya Rp 2,5 miliar sudah hampir selesai.

 

“Seperti kemarin, kita sudah konfirmasi ke Sekda bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Tidak ada yang gagal, berdasarkan hasil sinkronisasi, kita ada dana DAK Afirmasi untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 5 miliar. Rp 3,7 miliar ada di Disnakertrans untuk peningkatan jalan strategis yang ada di pusat KTM sebagai jalan penghubung desa dan Rp 1,3 mikiar ada Dishub untuk pengadaan mobil. Jadi yang terjadi ini hanya miskomunikasi saja,” tambahnya.

 

Baca Juga :
OKU Timur Duduki Peringkat 11 Porprov ke VII di Prabumulih

Diberitakan sebelumnya, Bupati OKU Timur Kholid Mawardi mengungkapkan, akibat terlambat hadir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur harus kehilangan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 5 miliar.

 

“Para kepala OPD harus memiliki target dan ukuran dalam bekerja. Kehilangan Rp 5 miliar, sakit sekali rasanya, apalagi karena terlambat hadir. Saya tidak ingin kejadian ini hal terulang lagi,” ungkapnya, Kamis (15/8/2019).

 

Bupati tidak menyebut secara rinci dana bantuan yang lepas. Namun lebih menekankan agar para kepala OPD harus mamahami dan mempunyai target dalam bekerja.

 

“Cari uang itu susah, saya sudah lama sekali melobinya dan hilang karena terlambat hadir. Membelanjakan uang gampang tapi mencarinya susah,” jelasnya. (wk)