Kasi Pidum Kejaksaan Negeri OKU Timur Saat Mengikuti Rekontruksi Pembunuhan Anggota TNI di Mapolda Sumsel

Ikuti Rekontruksi Pembunuhan, Kasi Pidum: Tidak Ada Pembenaran dan Pemaaf Dalam Hukum Atas Perbuatan Tersangka

OKU Timur, WR — Bertempat di halaman Polda Sumsel, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Fajar Ronald Hari Pasaribu SH MH bersama Jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Renovaldi Rizkiansyah SH mengikuti pelaksanaan rekonstruksi perkara pembunuhan dengan korban seorang anggota TNI yang terjadi pada awal April 2021 di Desa Sukaraja Kabupaten OKU Timur, Sabtu (24/04/21).

 

Tindak pidana pembunuhan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP  atau 338 KUHP atau 351 KUHP, dengan tersangka atas nama DA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 April 2021 sekira pukul 20.30 WIB.

 

Menurut Kasi Pidum Kejaksaan Negeri OKU Timur, dari hasil rekontruksi diketahui, perseteruan yang terjadi berawal saat tersangka atas nama DA melihat ada seorang warga jatuh menabrak mobil . Tersangka yang sedang melitas lalu kemudian ikut mencampuri dan terjadilah adu mulut hingga keributan. Tersangka yang tidak bisa membendung emosinya kemudian mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau dari sepeda motor yg dikendarainya dan menusukkan ke arah dada seorang anggota TNI yang juga berada di tempat perseteruan tersebut hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

 

Baca Juga :
Dihantui Rasa Takut, Dedi Dores Menyerahkan Diri

“Rekontruksi dilakukan berdasarkan versi tersangka dan versi saksi. Ada sedikit perbedaan adegan dari kedua versi namun perbedaan diantara keduanya tidak mempengaruhi perbuatan pidana yg dilakukan oleh tersangka,” ungkapnya.

 

Ronald menegaskan dalam rekon tersebut diketahui tidak terdapat alasan pembenaran dan pemaaf dalam hukum atas perbuatan tersangka.

 

“Dalam kasus pembunuhan kali ini yang kita ketahui korban dalam perkara ini merupakan anggotan TNI aktif. Kami, Kejaksaan OKU Timur bersama dengan Polres OKU Timur harus berhati hati dalam pengertian harus teliti dan komprehensif agar tidak terjadi gejolak dan keberatan dari pihak pihak yg terkait dalam perkara ini. Maka oleh karena itu perlu dilakukan Rekonstruksi kejadian untuk mendapat perimbangan agar tercipta penegakan hukum yg berwibawa,” pungkasnya. (EJA)