Bupati Tegaskan Jangan Main Mata Dengan Dana Desa

OKU Timur, Wartarepublika.com – Pemerintah Kabupaten OKU Timur bersama Polres OKU Timur menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Kerjasama, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa. Acara yang dipimpin Bupati OKU Timur  HM Kholid MD S.Sos, M.Si dan Kapolres OKU Timur AKBP Erlin Tangjaya, SH, S.Ik, yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten OKU Timur. Jumat (22/11/2019) di aula Mapolres OKU Timur.

Kapolres OKU Timur AKBP Erlin Tangjaya, SH, S.IK mengatakan Kepolisan  dan Kejaksaan dituntut untuk mengawal kepala desa dalam penggunaan dana desa agar berjalan dengan benar sesuai dengan fungsinya.

“Tugas kami adalah mengawal Dana Desa, agar Kepala Desa Konsisten dalam penggunakan Dana Desa dengan sebaik mungkin jangan sampai disalah gunakan,” Katanya.

Baca Juga :
Polres OKU Timur dan Polsek Jajaran Gelar Razia Gabungan Serempak

Kapolres juga menambahkan mulai dari kemarin sejak rapat Koordinasi Nasional dana desa akan di kawal, Polisi dan Kejaksaaan akan menjadi konsultan Konsumtif.

“Jangan bermian dengan dana desa dan jangan membangun asal asalan karena akan selalu kami kawal, ” Ucap Tegas Kapolres.

Sementara itu Bupati OKU Timur HM Kholid MD, S.Sos, M.Si  sangat mengapresiasi acara sosialisasi pengawasan dana desa ini yang diprakarsai olleh Dinas PMD dan Polres OKU Timur.

“Kegiatan ini sangat bagus memberikan pemahaman kepada Kepala Desa dapat terpenuhi terkait penggunaan Dana Desa, terkait pengawasan dan pengawalan penggunaan dana desa oleh institusi Polri dan Kejaksaan adalah keharusan,” Ujarnya

Dihadapan Kepala Desa dan Babinkantibmas Polres OKU Timur, Bupati dengan tegas mengatakan agar jangan ada yang main mata dengan Dana Desa, jika ada yang main-main tangkap dan penjarakan.

Baca Juga :
Buron Dua Tahun, Pelaku Penodongan Ini Akhirnya tertangkap

Bupati menegaskan dari 305 desa yang ada di OKU Timur hanya 5 orang yang nakal dan diproses hukum. Sejak tahun 2016 sampai saat ini, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 1.3 triliun rupiah, baik dari Angaran Dana Desa dan lainya. 

“Mulai 2020 akan ada 150 Desa yang harus di pjs-kan karena habis masa jabatan, sementara pilkades akan dilakukan bulan Januari 2021 hal ini di karenakan tahun 2020 akan ada pelaksanaan Pilkada, saya tidak mau lagi ada masalah terkait Dana Desa timbul setelah berjalan, saya minta kepada pihak Dinas terkait untuk saling mengingatkan,” Pungkasnya. (WK)