Bupati Oku Timur Hadiri Sosialisasi Peran,Tugas dan Fungsi BPK Serta DPR

wartarepublika.com, OKU Timur – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peran, tugas dan fungsi BPK serta DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Parai Puri Tani. Senin(3/9/2018). Pukul 09:00 wib.

Sosialisasi dihadiri oleh Bupati Oku Timur HM. Kholid Mawardi, Kapolres Oku Timur Akbp Erlin Tangjaya, Kepala Perwakilan PPK Sumsel Maman Abdurahman SE.MM, Ketua DPRD XI beserta instansi terkait.

Dalam sambutannya Bupati Oku Timur Menyampaikan,”Dana Desa yang berasal dari APBN yang sudah disalurkan 60% sedangkan yang berasal dari APBD yang sudah disalurkan 70%,” Ucapnya.

Sosialisasi dari BPK RI dalam penggunaan dana desa Oku Timur mendapatkan Dana Desa yang berasal dari APBN sebesar 205 miliar dan dari APBD kabupaten sebesar Rp 88 Miliar.

Baca Juga :
BNN OKU Timur Gelar Upacara Peringatan HANI 2019

Dana yang sudah disalurkan 95% sudah dikerjakan oleh desa,untuk dana APBN sendiri sebesar 40% segera disalurkan pada tahap akhir 40%.

Dalam sosialisasi ada satu desa yang bermasalah hingga kini belum melakukan pengerjaan,Namun Kepala desa tersebut berjanji dalam satu pekan akan diselesaikan,” Ucap Bupati Oku Timur

Bupati Oku Timur H.Kholid Mawardi Mengatakan”memang ada beberapa faktor yang lemah dalam penggunaan Dana Desa sehingga setiap tahun akan dilakukan pelatihan study banding,agar kedepannya penggunaan dana desa bisa lebih baik,” Tegasnya.

“Peringatan pertama sudah diingatkan jika hingga ketiga masih diabaikan akan ada sanksi hukum,” Tambahnya.

Baca Juga :
11 Serdik Sespimmen Polri Dikreg RI, Lakukan KKL di Pemkab OKU Timur

Dalam penggunaan dana desa harus ada pengawasan, baik itu Internal atau eksternal.

Pengawasan Internal yang melalui inspeltriat dan polres, kejari untuk dana yang disalurkan kepada desa minimal Rp 600 juta lebih maksimal Rp 1 Miliar.

Kepala Perwakilan BPK Sumsel, Maman Abdurahman SE.MM menambahkan,” bahwa pengawasan BPK yang utama adalah dana yang berasal dari APBD yang sekarang sedang dilakukan pengawasan kerja berdasarkan hasil pembinaan,”ungkapnya.

Banyaknya penyimpangan dana desa yang terjadi disumsel terutama pelanggaran terhadap kepatuhan peraturan yang saat ini sedang dilakukan infestigasi,” jelasnya.

Himbauan kepada seluruh perangkat desa”Mari bangun negara ini dengan mematuhi peraturan dengan baik”tambahnya. (my)

G