Bawaslu Kirim Surat Kedua, Sekda OKUT: Kalo Langgar Aturan, Pelantikan Akan Dibatalkan

OKU Timur, Wartarepublika.com – Bawaslu Kabupaten Oku Timur mengaku telah menyurati pemerintah daerah (pemda) Oku Timur perihal dugaan pelanggaran atas Pelantikan pejabat eselon III dan VI di lingkungan Pemkab OKU Timur pada Rabu (08/01/2020) lalu.

Hal ini disampaikan langsung ketua Bawaslu Oku Timur, Ahmad Gufron kepada awak media pada selasa (13/01) sore.

Ahmad Gufron hang didampingi anggota Bawaslu Devisi Pengawasan pelanggaran dan penindakan, Apriandi, S.Pd.I menyebut telah melayangkan surat kepada pemerintah daerah atas dugaan pelanggaran tahapan pilkada serentak 2020 ini. 

“Kami sudah melayangkan surat pertama kepada pemerintah daerah dalam hal ini ditujukan kepada sekda Oku Timur, namun belum ada tanggapan dari pemda, untuk itu hari ini red(selasa, 13/01) kami kembali melayangkan surat kedua ke pemerintah kabupaten Oku Timur,” Tegas Ahmad Gufron.

Menurut Ahmad Gufron, pelantikan pejabat eselon IV dan eselon III tersebut melanggar aturan pilkada mengenai larangan melantik pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan.

Baca Juga :
BKPSDM OKU Timur Tes Swab Seluruh Staf dan Tutup Layanan Kepegawaian Secara Langsung

“Larangan tersebut tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.aerah yang akan menggelar Pilkada termasuk OKU Timur dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan hingga penetapan Paslon yakni 8 Juni. Dengan demikian, mulai 8 Januari larangan tersebut berlaku,” Tegas Ahmad Gufron.

Informasi yang beredar di Oku Timur Saat ini, Bupati Oku Timur, KH Kholid Mawardi tidak akan mencalonkan diri menjadi bupati atau wakil bupati, mengingat putera sulungnya akan mencalonkan diri dalam pilkada tersebut. Namun Wakil Bupati yang masib aktif saat ini, Fery Antoni, telah mendeklarasikan untuk maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Melinda.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Timur, Jumadi S.Sos yang di berhasil di konfirmasi portal ini usai acara nikah masal di Balai rakyat Pemkab OKU Timur pada hari Rabu, 15 Januari 2019 mengatakan bila hal tersebut menyalahi aturan maka pelantikan akan dibatalkan.

Baca Juga :
Oknum Pjs Kades Dilaporkan ke Bawaslu OKU Timur

” Kalo memang itu salah dalam aturan maka pelantikan akan kita batalkan, karena sosiali pangkal kita kurang, dalam artian kurang yang namanya 6 bulan sebelum itu tanggal berapa dari pangkal mana kemana belum kedengaran posisi terakhir, “kata Jumadi.

Lebih lanjut sekda mengatakan, ketentuan tidak boleh melantik pejabat di lingkungan Pemkab hanya diketahui 6 bulan terakhir sedangkan tanggal pastinya belum diketahui.

” Sekarang sedang di urus di kementrian, kalo memang ini di anggap tidak sah ya kita batalkan. Kami hanya tau peraturan 6 bulan sebelum penetapan sedangkan mengenai tanggal pastinya masih belum tau karena ini multi tafsir. Gubernur memang membuat edaran tapi pada tanggal 7 dan sampai sini tanggal 10. Jadi pemahaman awalnya kita tidak sampai ke situ,” tutup Sekda.

 (Jeff)